IKN dan Janji Jadi Presiden

Salah satu topik yang masih menjadi pro dan kontra saat ini adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke suatu wilayah di Kalimantan bagian timur yang akan diberi nama Nusantara.

Ibukota baru ini rencananya berada di dua kabupaten yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 200 ribu hektar lebih telah disiapkan untuk dibangun diatasnya infrastruktur utama dan pendukung ibukota baru seperti kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemukiman.

Sudut pandang yang kontra terhadap keputusan pemindahan ibukota pemerintahan beragam, mulai dari urgensinya hingga biaya pemindahan ibukota itu sendiri. Sebagian beranggapan tak ada urgensi apapun yang menyebabkan ibukota harus pindah. Apalagi kondisi masih pandemi dan pemerintah bisa mengalokasikan dana ratusan trilyun untuk mengatasi pandemi jilid 1 (corona) dan mengantisipasi pandemi jilid 2 (perubahan iklim).

Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit, sekitar 500an trilyun meski konon akan disupport oleh pihak swasta termasuk mungkin Elon Musk yang minta jatah landasan pesawat super cepat di IKN baru. Biaya besar karena membangun kota baru, bukan menggunakan kota yang sudah ada misalnya mengapa tak mengembangkan Pontianak untuk jadi ibukota baru? Pasti tidak akan sebesar itu biayanya.

Biaya sebesar itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih urgen misal penanganan pandemi, alokasi dana pendidikan, kesehatan, atau memperbaiki ibukota Jakarta saat ini?

Janji Jadi Presiden

Bukankah pak presiden sekarang saat dulu masih di posisi gubernur yang kemudian dicalonkan jadi presiden sebagai kewajiban pengurus partai pernah bicara, "Masalah Jakarta akan tuntas kalau saya jadi presiden!"? Sudah mau habis 2 periode, apakah masalah Jakarta sudah selesai? Banjir, macet, polusi, dll.

Mungkin saya kira sudah selesai maka jadilah pemerintah disetujui DPR membangun ibukota baru. Ya bukan cuma oligarki atau rezim yang ngotot bikin IKN. Yang dilakukan eksekutif itu tentunya disetujui legislatif, wakil rakyat terhormat pilihan kita semua. Maka aneh jika masih ada yang protes.

Atau masalah-masalah di Jakarta selesai jika ibukota pindah ke tempat baru, sebagaimana pembahasan tulisan ini. Malaysia pernah melakukannya dan berhasil, memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Puterajaya. Ekonomi bergerak signifikan dan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita harapkan sekarang.

Saya sih setuju saja mau ibukota pindah atau tidak, bukan masalah. Pindah ke Bengkulu atau Manokwari juga tidak apa-apa. Apalagi pemilihan Kutai Kartanegara dan PPU ini sangat cocok karena tepat di wilayah tengah Indonesia. Pembangunan ke wilayah timur mungkin akan lebih mudah kontrol dan managementnya sebagaimana Papua yang saat ini pula jadi sorotan.

Berapa duit yang dikeluarkan, tak peduli itu duit pemerintah kalau pun hutang biar pemerintah yang bayar, saya sebagai rakyat tidak merasa harus bayar utang. Masih banyak juga kok sumberdaya kita yang bisa dijadikan jaminan. Puluhan ribu pulau, jutaan kubik potensi jenis tambang, jutaan mil laut yang berisi aneka ikan, jutaan hektar hutan yang siap ditebang sesuai kebutuhan perusahaan.

Kita itu kaya, sombong, serta pemalas. Bayangkan kalau kita kaya tapi rendah hati dan berkerjanya rajin seperti orang Jepang, negara mana yang tidak bisa kita kalahkan???

Salam.