Januari 2022

Pemerintahan

IKN dan Janji Jadi Presiden

Read

Salah satu topik yang masih menjadi pro dan kontra saat ini adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke suatu wilayah di Kalimantan bagian timur yang akan diberi nama Nusantara.

Ibukota baru ini rencananya berada di dua kabupaten yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. 200 ribu hektar lebih telah disiapkan untuk dibangun diatasnya infrastruktur utama dan pendukung ibukota baru seperti kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pemukiman.

Sudut pandang yang kontra terhadap keputusan pemindahan ibukota pemerintahan beragam, mulai dari urgensinya hingga biaya pemindahan ibukota itu sendiri. Sebagian beranggapan tak ada urgensi apapun yang menyebabkan ibukota harus pindah. Apalagi kondisi masih pandemi dan pemerintah bisa mengalokasikan dana ratusan trilyun untuk mengatasi pandemi jilid 1 (corona) dan mengantisipasi pandemi jilid 2 (perubahan iklim).

Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit, sekitar 500an trilyun meski konon akan disupport oleh pihak swasta termasuk mungkin Elon Musk yang minta jatah landasan pesawat super cepat di IKN baru. Biaya besar karena membangun kota baru, bukan menggunakan kota yang sudah ada misalnya mengapa tak mengembangkan Pontianak untuk jadi ibukota baru? Pasti tidak akan sebesar itu biayanya.

Biaya sebesar itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih urgen misal penanganan pandemi, alokasi dana pendidikan, kesehatan, atau memperbaiki ibukota Jakarta saat ini?

Janji Jadi Presiden

Bukankah pak presiden sekarang saat dulu masih di posisi gubernur yang kemudian dicalonkan jadi presiden sebagai kewajiban pengurus partai pernah bicara, "Masalah Jakarta akan tuntas kalau saya jadi presiden!"? Sudah mau habis 2 periode, apakah masalah Jakarta sudah selesai? Banjir, macet, polusi, dll.

Mungkin saya kira sudah selesai maka jadilah pemerintah disetujui DPR membangun ibukota baru. Ya bukan cuma oligarki atau rezim yang ngotot bikin IKN. Yang dilakukan eksekutif itu tentunya disetujui legislatif, wakil rakyat terhormat pilihan kita semua. Maka aneh jika masih ada yang protes.

Atau masalah-masalah di Jakarta selesai jika ibukota pindah ke tempat baru, sebagaimana pembahasan tulisan ini. Malaysia pernah melakukannya dan berhasil, memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Puterajaya. Ekonomi bergerak signifikan dan menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita harapkan sekarang.

Saya sih setuju saja mau ibukota pindah atau tidak, bukan masalah. Pindah ke Bengkulu atau Manokwari juga tidak apa-apa. Apalagi pemilihan Kutai Kartanegara dan PPU ini sangat cocok karena tepat di wilayah tengah Indonesia. Pembangunan ke wilayah timur mungkin akan lebih mudah kontrol dan managementnya sebagaimana Papua yang saat ini pula jadi sorotan.

Berapa duit yang dikeluarkan, tak peduli itu duit pemerintah kalau pun hutang biar pemerintah yang bayar, saya sebagai rakyat tidak merasa harus bayar utang. Masih banyak juga kok sumberdaya kita yang bisa dijadikan jaminan. Puluhan ribu pulau, jutaan kubik potensi jenis tambang, jutaan mil laut yang berisi aneka ikan, jutaan hektar hutan yang siap ditebang sesuai kebutuhan perusahaan.

Kita itu kaya, sombong, serta pemalas. Bayangkan kalau kita kaya tapi rendah hati dan berkerjanya rajin seperti orang Jepang, negara mana yang tidak bisa kita kalahkan???

Salam.

Business Kesehatan Otomotif

MotoGP dan Peraturan Indonesia

Read

Kurang dari sebulan lagi test pramusim MotoGP akan segera di gelar. Spesial tuan rumah test pramusim kali ini adalah Mandalika, sirkuit baru kebanggaan Indonesia.

Sebelumnya beredar informasi bahwa penyelenggara MotoGP, Dorna, menolak menyelenggarakan balapan di negara yang menerapkan karantina 14 hari, dan dipastikan pernyataan itu ditujukan untuk Indonesia yang menjadi tuan rumah test pramusim.

Sejak tulisan ini dimuat, test pramusim dipastikan tetap akan berlangsung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Impian Indonesia

Menggelar event syarat pengakuan internasional adalah impian setiap negara termasuk Indonesia. Kebanyak event tersebut adalah bidang industri hiburan dan olahraga. Bagaimana ngilernya Indonesia jadi tuan rumah sepak bola piala dunia, bukan hanya gengsi, karena tuan rumah otomatis lolos ke putaran final tanpa harus berjuang dan dipermalukan di fase kualifikasi.

Jika itu tujuannya, sangatlah betul kita menjadi tuan rumah dengan memiliki infrastruktur lengkap sebagaimana yang dibutuhkan event tersebut. Seperti dalam sepak bola yang harus menyiapkan puluhan stadion menjadi kelas internasional, pun halnya dalam adu cepat MotoGP.

Impian sebenarnya adalah mencetak tim sepakbola agar lolos piala dunia, apalah daya di level Asia Tenggara saja masih langganan juara dua. Sebutlah nama Doni Tata atau beberapa nama lain yang sudah pernah dan masih mencoba adu skill balap dengan puluhan pebalap dunia di MotoGP kelas 2. Sayang, teknologi mesin motor Yamaha nomor 45 yang ditungganginya sudah ketinggalan jauh dengan pebalap lain yang didukung langsung pabrikan atau sponsor besar penyedia dana.

Bukan sepenuhnya salah Doni Tata. Di event balap lain seperti Formula 1, Rio Haryanto, butuh sponsor besar untuk mengusung bakatnya agar dapat bersaing dengan Kimi Raikkonen atau Lewis Hamilton. Apalah daya, sponsor sulit di dapat dan pemerintah pun kemampuannya terbatas.

Ekonomi Khusus

Salah satu program pemerintah yang menjadi dukungan kuat pembangunan sirkuit Mandalika dan penyelenggaraan event MotoGP dan Superbike. UMKM digadang-gadang akan terbantu dengan adanya event ini.

Kita pun patut bangga dengan masuknya beberpaa usaha kecil yang jadi ikon Mandalika bahkan kalau bisa kita ikut serta di dalamnya.

Karantina dan Travel Bubble

Tak ingin event ini terlewatkan ditambah tak mau dipermalukan diancam penyelenggara MotoGP, Dorna, pemerintah akhirnya dengan tegas mengubah aturan wajib karantina dengan memberlakukan adanya Travel Bubble. Travel Bubble diharapkan bisa jadi solusi tetap terselenggaranya event keren ini plus terjaganya martabat pemerintahan dalam menangani pandemi.

Apa itu Travel Bubble?

Masih kita ingat kejadian piala AFF di Singapura dimana 4 pemain Indonesia dilarang bertanding karena melanggar Travel Bubble, lantas seperti apa Travel Bubble itu?

Travel Bubble adalah aturan yang meniadakan kewajiban isolasi pagi pendatang dari luar negeri. Pendatang tidak boleh melewati area khusus yang diatur untuk beraktivitas dimana dia hanya bisa ditempat itu-itu saja dan hanya bisa bertemu orang yang sama. Artinya sesorang dari luar negeri tidak bisa bertemu orang lain di luar kawasan bubble yang sudah ditentukan. Definisnya mudah, tapi pelaksanaannya bisa saja sebatas formalitas untuk memenuhi kebutuhan legal.

Kalau orang yang berpartisipasi dalam event MotoGP ini tidak bisa berinteraksi dengan orang lain diluar wilayah Travel Bubble bagaimana bisa memastikan UMKM bisa terbantu? Warung-warung klontong, PKL jajanan khas daerah setempat, dan toko merchandise bisa ada yang mengunjungi dan bisa laku terjual?

Kan ada UMKM yang ditempatkan di area sirkuit. Benarkah itu bisa mengakomodir semua UMKM setempat dan bisa menggerakkan ekonomi secara massal? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata diplomatis.

Nyatanya, peraturan pemerintah bisa berubah demi keuntungan tapi bisa jadi tidak menguntungkan untuk mereka (UMKM) yang tidak beruntung karena tidak berada di merchandise area sirkuit Mandalika.

Salam.

Separatis Teroris

Teroris Lokal Bernama KKB

Read

Tulisan hari ini agak jauh dari jangkauan pengetahuan saya, yaitu tentang KKB di Papua yang sudah dicap teroris oleh pemerintah. Sudah banyak tentara dan warga sipil yang jadi korban kekejaman mereka.

Dari berbagai sumber yang saya baca, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini awalnya bernama OPM (Operasi Papua Merdeka). Kemudian pemerintah mengubah label mereka yang dari awalnya jelas sebagai gerakan separatis menjadi tindak kriminal bersenjata.

Indonesia Sangat Sopan

Melihat kondisi diatas, nampaknya pemerintah kita masih sangat sopan terhadap kelompok ini, termasuk penyebutan nama. Jua terjadi pada kelompok atau perseorangan yang melakukan kejahatan tidak disebut penjahat tapi oknum, sangat aneh.

Konon kelahiran mereka berawal dari sikap pemerintah Indonesia yang berlaku represif terhadap warga disana, menurut pendapat mereka. Di sisi lain, cukup banyak pengamat yang menduga bahwa gerakan ini lahir karena ketimpangan sosial, tidak meratanya kesejahteraan, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial lainnya.

Atau memang kelompok ini tidak peduli dengan isu itu semua, mereka hanya ingin merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka mungkin sangat senang tidak dianggap separatis, hanya dianggap kriminal biasa. Meski dilabeli teroris, nampaknya teroris ini beda dengan teroris yang sering berhadapan dengan Densus 88.

Kesopanan ini terlihat dari tidak digembor-gemborkannya keseriusan pemerintah membasmi kelompok kriminal, itu pun jika tak pantas dianggap separatis. Saat ini usaha membasmi tetap dilakukan dan patut diapresiasi, namun sepertinya pemerintah luput melakukan cara yang lain. Sebagaimana pemerintah menundukkan GAM di Aceh.

Teroris Yang Beda

Yang menghadapi teroris ini bukan pasukan biasa yang khusus menghadapi teroris level bom panci, tapi tentara a.k.a militer.

Saya kurang tahu apakah tentara lebih mengetahui tentang teroris, menguasai cara melumpuhkan teroris, dan intelejennya lebih tajam dibanding intelijen Densus? Intinya penanganan teroris ini berbeda dari biasanya, entah karena level teroris KKB lebih tinggi dari teroris bom panci? Entahlah!

Menghadapi teroris mestilah kuat gerakan intelijennya, menurut saya. Bukan derap-derap langkah pasukan yang terliput media. Gerakan senyap ini seharusnya yang mampu mengetahui data-data sehingga dapat dijadikan informasi dasar mengapa mereka melakukan kekejaman di Papua.

Hasil pengamatan intelijen inilah sebagai analisa strategy apa yang akan dilakukan untuk memupus generasi gerakan separatis. Adapun yang dilakukan sekarang seolah hanya menebang tangkai dan batang, pemerintah lupa tunas-tunas dibawahnya suatu saat akan tumbuh lebih besar dari induk semangnya.

Didukung Negara Lain?

Konon, bukan fakta mungkin, KKB ini mendapat pasokan senjata dari negara lain yang menginginkan Papua merdeka. Apakah Amerika atau Australia? Yang pasti, jika suatu saat mereka merdeka, Papua akan habis sehabis-habisnya dikeruk kekayaan mereka untuk kemajuan negara pendukung.

Masih ingat negara kecil Vanuatu yang menyinggung masalah Papua? Kenapa harus Vanuatu? Apa kepentingan mereka mengusik Indonesia soal Papua? Apa merka investor terbesar pertambangan di Papua?

Menurut perkiraan saya jika dilakukan jajak pendapat terhadap seluruh warga Papua sebagaimana pernah dilakukan di Timor Timur (Timor Leste), Papua akan merdeka. Mayoritas warga mungkin akan memilih mandiri dibanding bersatu tapi merasa dibedakan perlakuannya.

Dan saya juga menduga Papua akan merdeka jika saat perang fisik antara AS dan China terjadi dan Indonesia berada di pihak China. Selebihnya negara kita hanya jadi korban sebagaimana arena pertandingan perang dua negara dan kubu-kubunya.

Kebingungan saya adalah KKB ini seperti koruptor. Penegak hukum tahu keberadaannya tapi sulit untuk membasi perilakunya. Sekali lagi yang diperangi itu tindakan separatisnya, bukan orang Papuanya. Yang dibasmi itu perilaku kriminal kejinya bukan suku atau kelompok warganya.

Sebagaimana koruptor, banyak koruptor yang ditangkap tapi benih-benih perilaku korupsi tumbuh sumbur. Pemerintah tak peduli pada asas perilakunya yang penting menangkap pelakunya.

PON atau event nasional saja tak cukup meredam aksi mereka. Bukan hanya tentara yang harus diturunkan untuk berperang. Tokoh agama perlu andil membawa nilai-nilai kebaikan. Guru penting menyadarkan generasi selanjutnya. Dan pelaku sosial lain yang wajib dilindungi negara.

Semoga, jikapun mereka merdeka mereka tak memerangi kita.

Kesehatan

Vaksin Kosong dan Konspirasi

Read

Saya suka membahas ini, karena saya ahlul konspirasi. Saya adalah penganut bumi datar dimana setelah itu saya selalu mempertanyakan banyak hal, terlebih jika ada peristiwa yang menyebabkan keuntungan besar satu pihak seperti Covid-19 dan vaksin.

Kita abaikan dulu konspirasi covid, mari kita fokus pada kasus 'kriminal' terkait covid yaitu penyuntikan vaksin kosong. Kasus ini makin menjadi perhatian karena yang disuntik vaksin adalah anak-anak sekolah dasar yang sedang berupaya keluar dari peraturan ketat sekolah online.

Motif Vaksin Kosong

Ada beberapa kecurigaan yang tak mendasar dan bisa kita bahas terkait dokter dan suster yang menyuntikkan vaksin kosong. Pada prakteknya, sang dokter hanya menusukkan jarum suntik kepada siswa tanpa ada cairan vaksin bahkan angin/udara yang masuk ke tubuh anak-anak tersebut.

Lalu bagaimana dengan dosis yang biasanya tersedia dalam ukuran botol kecil? Bisa saja sang perawat menyamarkan itu, seolah yang diberikan ke dokter adalah kemasan yang berisi dosis namun faktanya botol kosong. Atau botol isi dosis tapi dokter tidak menarik jarum suntiknya sehingga tak ada cairan di dalam jarum suntik. Hal ini dikuatkan dengan bukti foto yang beredar di internet.

Saat saya menulis ini saya sudah melihat sang dokter dan suster dimana keduanya berjilbab tertunduk meminta maaf pada saat konpresi pers kepolisian setempat. Apapun alasannya, tindakan ini merugikan khususnya bagi mereka yang ingin terlindung dari virus dengan vaksin. Mereka, anak-anak yang orang tuanya berharap bisa sekolah seperti biasa karena sudah mumet dengan metode belajar online.

Motif Ekonomi

Anggap saja ini buruk sangka. Sang dokter dan suster sengaja menyuntikkan 'angin' kosong agar dosis bisa digunakan alias dijual kepada publik sebagai booster alias vaksin ketiga. Tapi membaca dari sumber lain varian Omicron justru banyak menyerang yang sudah vaksin lengkap hingga booster.

Kontradiksi inilah yang menyebabkan saya percaya bahwa extraordinary virus ini hanya konspirasi.

Kaya atau miskin kita butuh uang apalagi jika bisa didapat tanpa modal. Vaksin yang disediakan dengan dana ratusan trilyun oleh pemerintah dimanfaatkan dengan cerdas tapi jahat oleh oknum dokter seperti dalam kasus ini. Jika motifnya adalah ekonomi, kesengajaan untuk keuntungan maka ini jelas tindakan kriminal keji. Apakah sang dokter dan suster kurang sejahtera sehingga melakukan tindakan kriminal ini? Entahlah!

Lebih jahat lagi jika ternyata ada dalang lebih besar dimana tokoh utama sebetulnya bukan dokter atau suster tersebut melainkan sosok lain yang punya jabatan/kekuasaan lebih tinggi. Masih, entahlah!

Motif Korban Konspirasi

Ini adalah motif terbodoh dalam konsensus manusia jaman sekarang yang tak mengedepankan penasaran, pertanyaan, dan pemikiran logika. Oknum tenaga kesehatan ini bisa jadi sudah tercuci otaknya oleh tontonan dan materi konspirasi di internet, khususnya sosial media. Atau mereka adalah pengikut mantan menteri kesehatan yang dijebloskan ke penjara? Mantan menteri yang saat ini selalu jadi sorotan terkait covid dan vaksin. Setiap pernyataannya seolah-olah membenarkan konspirasi itu ada dan teori konspirasi itu benar adanya.

Lihatlah kanal Youtube Bossman Mardigu, disuspend berkali-kali karena pernah menganggap virus ini buatan sengaja untuk mengontrol umat manusia. Lihat juga kanal teori konspirasi bumi datar FE101 yang dibanned permanen oleh Youtube karena informasi konspirasi. Informasi yang dianggap menyesatkan dan membahayakan manusia plus membasmi upaya kritis serta naluri kritis manusia di seluruh dunia.

Sang dokter tidak ingin anak-anak 'diracuni' vaksin yang katanya bisa mengontrol manusia karena mengandung microchip/nanochip pada tubuh manusia. Faktanya dengan PeduliLindungi kita diintai juga ada dimana, kumpul berapa orang, dan lain sebagainya. Pernah dengar juga data di aplikasi ini mau dibuat sebagai big data? Apa kalian mengerti tujuannya apa? Silakan komen jika belum paham.

Mungkin dia ingin membuktikan apakah jika disuntik vaksin kosong akan terjadi lagi kasus anak SD meninggal dunia setelah divaksin? Entahlah!

Atau sang dokter melakukan hal ini karena permintaan orang tua murid? Yang mau sekolah normal tapi tidak rela anaknya disuntik vaksin? Mungkin sang dokter dan orangtua satu aliran penganut konspirasi. Sehingga melakukan fake vaksinasi bisa jadi jalan terbaik, sayangnya ada yang mendokumentasikan dan tersebar.

Kasus yang mirip namun objektifnya sama yaitu saat ada beberapa orang yang ditangkap pihak berwajib karena jadi joki vaksin. Orang ini beberapa kali disuntik vaksin untuk orang lain. Toh kita saja, kalo wajib vaksin bukan syarat ini itu tentunya tidak mau divaksin meski itu gratis, iya kan? Bahkan kita dengan ikhlas jika ternyata NIK sudah dipakai orang lain dengan vaksin lengkap pula! Tidak perlu vaksin tapi punya bukti vaksin lengkap, bebas bisa masuk mall, layanan publik, jalan-jalan dan lain-lain.

Menurut saya media tidak perlu membesarkan berita seperti ini lagi. Masyarakat sudah muak dengan virus yang sudah mutan jadi bermacam-macam varian. Lebih baik media mulai memberitakan climate change yang akan menjadi pandemi jilid 2, selamat menantikan!

Budaya

Sunda dan Rasis

Read

Udah mulai adem masalahnya karena sang wakil rakyat menyadari besarnya tekanan, bukan hanya dari rakyat grass root tapi juga tokoh yang jadi teladan.

Meminta maaf jalan terbaik mesti merasa tak bersalah dan merasa orang lain yang salah memahami perkataannya, termasuk media.

Aku bingung, di negeri ini banyak sekali 'oknum' pejabat/penguasa/pengusaha/orang kaya dan semacamnya yang tingkah lakunya lebih dulu ada ketimbang pemikirannya. Mulutnya lebih dulu bersuara baru otaknya mikir, parahnya perilaku ini menjalar hingga rakayat jelata.

Padahal sedari kecil kita diajari tatakrama, saling menghormati, saling tenggang rasa. Kita tidak diajari untuk sama dan kita jua tak diajari untuk menjadi satu, kita diajari untuk BERsama dan lebih baik kita BERsatu. Banyaknya perbedaan di negeri ini adalah anugerah dan harus menjadi berkah bukan menjadi alasan pecah.

Kita hidup di tanah heterogen yang tanaman saja bermacam-macam bisa tumbuh, apalagi manusia. Dengan akal dan mulutnya yang bisa lebih liar dari hewan buas, manusia dibekali pemikiran untuk bisa membedakan mana yang salah dan benar paling tidak yang sesuai kesepakatan, walau tanpa agama tiada kepercayaan.

Mudah Tersinggung

Saya juga bingung, karena hukum lemah dalam penegakkan non pidana perdata atau yang mengarah etika serta adab, orang-orang yang ter-SARA-kan mudah sekali tersinggung. Lewat kekuatan media sosial mereka membumbungkan api SARA lebih tinggi dan lebih besar hingga muncullah ambiguitas kritik, upaya keadilan, dan polah kebencian.

Tak hanya Sunda yang kali ini tokoh yang dianggap antagonis adalah wakil rakyat sendiri, daerah atau bahasa atau suku atau subsuku atau bentuk rupa dan kebiasaan lain pernah terjadi. Pelakunya pesohor juga yang mungkin kalian tak tahu minimal mereka mendapat somasi. Tuntutan hukum jika tidak minta maaf siap dilaporkan ke polisi.

Apalagi terkait agama, aku tambah pusing!

Orang yang dianggap kurang kompeten tapi serampangan bicara agama, bahkan banyak yang sengaja semaunya untuk mencari api kebencian dalam celah perbedaan tiap ajarannya.

Sebutlah nama siapa yang sudah dipenjara karena menghina agama? Ya, nama itu sangat terkenal dalam dekade ini. Digadang-gadang menjadi pemimpin yang bisa memajukan Indonesia sayang mulutnya maju duluan ketimbang empati dan nuraninya.

Ada lagi beberapa yang disematkan gelar 'ulama'. Seharusnya mereka alim alias tahu apa yang seharusnya dan tidak seharusnya mereka lakukan. Paling tidak meski menjelaskan perbedaan, harapannya tidak ada kata atau kalimat kebencian.

Kita memang beda kawan dan zaman ini meng-abu-abu-kan perbedaan itu. Bahwa yang berbeda itu tabu dan semuanya mesti sama serta walau beda, anggap saja sama.

Tak sedikit orang dengan kategori bodoh dalam pemahaman agama tapi menganggap semua agama sama. Keyakinannya dicampur adukkan dengan frasa persatuan negara dimana menurutnya inilah kebenaran hakiki, kebenaran dalam ideologi.

Padahal kita jelas-jelas beda, apa kamu mau menerima disamakan dengan saya? Anggap nilai ujian saya 50, nilai ujian kamu 80 dan penguji menyamakan nilai kita berdua menjadi sama-sama 65 karena dianggap memenuhi keadilan apa kamu MAU MENERIMA?

Itu baru bicara analogi persamaan hasil ujian bagaimana dengan hal yang personal, privat, dan skaral tentang budaya dan ketuhanan. Masih mau dianggap sama?

Kalau kita sudah sadar dan berdamai dengan segala konflik perbedaan, seharusnya kita bisa fokus memikirkan kemajuan bangsa ini. Mental kita kuat jika ada yang berlaku SARA dan tentunya kita akan menghindari perilaku seperti yang dilakukan Arteria.

Kita akan mengabaikan itu, karena memperuncing perbedaan hanya akan menusukkan racun kebencian diantara hati kita yang penuh kasih sayang.